TIMES MALUKU, TERNATE – Rencana Penyesuaian angkutan kapal Ferry antar kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara (Malut) mendapat tanggapan dari Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Umar.

Menurutnya, hampir seluruh masyarakat merasakan dampak dari pandemi Covid-19 yang belum diketahui pasti kapan akan berakhir.

"Di situasi pandemi ini di mana kondisi ekonomi rakyat juga menurun lebih baik kebijakan kenaikan tarif di tunda dulu," kata Zulkifli kepada TIMES Indonesia melalui sambungan telepon seluler, Jumat (22/1/2021).

Saat ini, Dinas Perhubungan Malut masing menunggu rekomendasi DPRD atas kajian penyesuaian tarif angkutan kapal Ferry.

Ada dua perusahaan kapal ferry yang beroperasi di Malut dengan kantor cabangnya di Kota Ternate, yakni ASDP milik BUMN, dan perusahaan swasta PT. Atosim Lampung Pelayaran (ALP).

Kedua perusahaan ini tampak goyah dengan tarif angkutan yang saat ini berlaku. Lantaran, jumlah penumpang berkurang dan biaya operasional kian meningkat.

General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate Anton Murdianto sebelumnya mengungkapkan, usulan penyesuaian tarif sudah dilakukan sejak Juli 2020 lalu, namun hingga saat ini belum ada kepastian.

Usulan penyesuaian tarif ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

Di dalam Permenhub itu, penyesuaian tarif mencapai 35 persen, namun di Maluku Utara hanya disesuaikan sebesar 18 persen.

"Kita sudah bahas bareng sekitar empat kali, bahas dengan para sopir, Dinas Perhubungan, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya," kata Anton ketika dikonfirmasi TIMES Indonesia pada pekan lalu terkait masukan DPRD Malut atas wacana kenaikan tarif angkutan ferry. (*)