TIMES MALUKU, MATARAM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kabupaten Sumbawa dan Bima, sebagai calon lokasi utama produksi garam nasional. NTB dinilai mampu menopang program swasembada garam nasional.

"NTB khususnya Sumbawa memiliki lahan yang luas, potensi kualitas produksinya tinggi, masyarakat dan Pemerintah Daerahnya juga berkomitmen mendukung swasembada garam," jelas Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Rabu (12/5/2025).

KKP telah mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial di NTB, termasuk:

• Desa Labuhan Bontong dan Sepayung di Kecamatan Tarano

• Desa Plampang di Kecamatan Plampang (Sumbawa)

• Desa Donggobolo di Kecamatan Woha (Bima)

Untuk mencapai swasembada garam industri pada 2027, KKP menyusun dua strategi utama:

1. Intensifikasi produksi garam rakyat hingga memenuhi standar industri (minimal 97% NaCl)

2. Pengembangan kawasan industri garam terintegrasi dari hulu ke hilir

Saat ini Indonesia masih menghadapi defisit garam:

• 600.000 ton/tahun untuk industri pangan

• 2,3 juta ton/tahun untuk industri kimia

"Kami menargetkan konsolidasi lahan minimal 1.000 hektare untuk sentra produksi nasional," tegas Koswara.

Kebijakan ini diperkuat dengan Perpres No.17/2025 yang mengatur:

• Larangan impor garam pangan mulai 2025

• Larangan impor garam industri efektif 2027

Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyatakan kesiapan daerahnya menjadi percontohan nasional dengan dukungan lahan dan kelembagaan yang memadai.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya mencapai swasembada garam melalui peningkatan produksi, pemberdayaan petambak, dan modernisasi sistem produksi. Indonesia diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan garam nasional secara mandiri. (*)