MOROTAI – Wajah pemerintah diuji di meja layanan. Bupati Morotai Rusli Sibua tak mau Morotai jadi contoh buruk. Selasa 9/6/2026, Pemkab Pulau Morotai menggelar rapat koordinasi bareng Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara. Satu misi: pelayanan publik harus cepat, mudah, transparan, dan bikin masyarakat senyum, bukan kecewa.

Forum digelar di Aula Kantor Bupati Morotai Selatan. Tema yang diangkat tegas: “Memperkuat Hubungan Kelembagaan serta Mendorong Penguatan Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Ini bukan rapat seremonial. Ini meja operasi untuk membedah luka birokrasi.

Hadir lengkap jajaran inti: Bupati Rusli Sibua, Kepala Perwakilan Ombudsman Malut Iriyani Abd Kadir, Sekda, para Asisten, Staf Ahli, seluruh pimpinan OPD, sampai Direktur RSUD Ir. Soekarno. Saat pelayanan dibahas, semua pengambil kebijakan wajib duduk satu meja.

Bupati Rusli buka suara. Ombudsman bukan sekadar pengawas yang datang cari salah. “Pemkab Morotai memandang Ombudsman sebagai mitra strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya. Sinergi, bukan saling curiga, yang dipilih Morotai.

Bupati Rusli khusus apresiasi komitmen Ombudsman Malut dalam pencegahan maladministrasi. Artinya, sebelum laporan pengaduan menumpuk, sistem dibenahi dulu. Morotai mau main cepat. Cegah, bukan tunggu viral.

Baca juga

Pemkab Morotai Berbenah: Bersama Ombudsman, Komitmen Layanan Cepat, Mudah, dan Transparan untuk Warga

Pesan paling keras orang nomor satu di Pemkab Pulau Morotai: pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang paling nyata. “Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang mereka rasakan langsung,” ujarnya. Mau citra pemerintah naik? Perbaiki loket pelayanan, bukan baliho.

Tak ada ruang untuk lambat. Bupati dua periode meminta seluruh perangkat daerah tingkatkan empat jurus wajib: profesionalitas, integritas, disiplin, dan semangat melayani. ASN Morotai dituntut berbenah. Standar lama sudah tidak laku.

Hasil rakor menghasilkan komitmen bersama. Pemkab Morotai bersama Ombudsman Malut sepakat memperkuat hubungan kelembagaan dan pengawasan pelayanan. Tujuannya satu: lahirkan pemerintahan yang responsif saat dikeluh dan akuntabel saat ditagih.

Rakor ditutup dengan sesi diskusi terbuka antar peserta. Tanya-jawab langsung, bukan monolog. Sebagai simbol sinergi, Bupati Rusli dan Kepala Ombudsman Iriyani juga saling tukar cendera mata. Kerja sama resmi dikunci.

Baca juga

Praktisi Hukum Desak Sekda Morotai Dinonaktifkan Sementara dalam Kasus Dugaan Judi Online

Iriyani Abd Kadir berharap tahun ini Morotai tembus predikat “Sangat Baik” untuk kualitas pelayanan publik. Target tinggi, tapi realistis jika empat jurus Bupati benar dijalankan OPD.

Bupati Rusli menutup dengan reminder penting. “Peningkatan pelayanan bukan untuk kejar penilaian, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat.” Nilai bagus boleh, asal warung tetap buka cepat, izin tak dipersulit, dan RSUD tidak bertele-tele.(*)