TERNATE – Kondisi internal DPRD Kota Ternate tengah diguncang prahara. Perselisihan antaranggota dewan kini berbuntut panjang setelah adanya laporan resmi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas (perjadin) ke luar daerah yang diduga fiktif.

Laporan tersebut dilayangkan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Ternate dari Fraksi Gerindra, Nurjaya Hi Ibrahim, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara pada Rabu (22/4/2026). Langkah ini diambil dengan tujuan agar penggunaan uang rakyat dapat diaudit secara menyeluruh dan transparan.

Selain persoalan perjadin yang diduga fiktif, Nurjaya juga melaporkan adanya dugaan gratifikasi terkait perjalanan dinas 30 anggota dewan. Ia menyebut keberangkatan tersebut diduga dibiayai oleh pemilik Vila Lago Montana sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan di Jakarta pada Februari 2026 lalu.

“Saya hanya menginginkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya tidak bermaksud menjatuhkan siapa pun, terutama sesama anggota dewan,” ungkap Nurjaya, Kamis (23/4/2026). 

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa praktik semacam ini merupakan "permainan lama" yang sudah saatnya dibuka ke hadapan publik.

“Sebenarnya ini ‘mainan lama’ yang perlu dibongkar, supaya masyarakat Kota Ternate tahu apa yang dilakukan anggota dewan selama ini. Saya sudah mengantongi bukti fisik dan siap menyerahkannya ke BPK,” tegasnya.

Aksi berani Nurjaya ini disinyalir merupakan puncak dari ketegangan yang terjadi di ruang paripurna DPRD Kota Ternate sebelumnya. Nurjaya mengaku sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari anggota Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Ternate 2025.

Kejadian bermula saat Nurjaya hendak duduk di deretan kursi dewan yang berdekatan dengan Nurlaela. Namun, politisi yang akrab disapa Nela tersebut justru memintanya untuk menjauh dan berpindah tempat.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Sikap tersebut dinilai Nurjaya tidak etis dan tidak pantas dilakukan oleh sesama wakil rakyat, mengingat tidak ada hak bagi anggota dewan untuk mengusir rekannya dari kursi sidang. Perselisihan personal di ruang sidang itulah yang kemudian memicu Nurjaya untuk mengungkap dugaan praktik lancung di internal lembaga legislatif tersebut ke jalur hukum.(*)