TIDORE – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, memberikan klarifikasi terkait kritikan praktisi hukum mengenai proyek pembangunan Terminal Payahe, terminal Tipe C di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba.

Marsaid menegaskan bahwa besaran anggaran yang dialokasikan dalam dua tahap tersebut telah melalui perhitungan teknis yang matang, terutama untuk menyiasati kondisi geografis lahan yang merupakan area rawa dan bekas kebun sagu.

Menanggapi kritik terkait minimnya volume fisik dengan anggaran mencapai lebih dari Rp6 miliar, Marsaid menjelaskan terdapat penyesuaian perencanaan dari dokumen awal. Pada perencanaan pertama (tahun 2024), ketebalan timbunan awalnya direncanakan hanya 33 sentimeter.

"Namun, setelah dievaluasi, jika ketebalan hanya 33 sentimeter, posisi terminal akan berada di bawah permukaan jalan raya. Konsekuensinya, karena area itu merupakan kawasan rawa, air dari jalan dan sekitarnya akan mengalir masuk dan merendam terminal," ujar Marsaid saat dikonfirmasi, Sabtu (16/05/2026).

Untuk menghindari potensi banjir, perencanaan pada tahap pekerjaan tahun 2025 disesuaikan secara fluktuatif dengan standar ketebalan timbunan naik menjadi 67 sentimeter, bahkan di beberapa titik kedalamannya mencapai hingga 2 meter. Sebelum ditimbun, pihak rekanan juga harus mengupas lapisan tanah lembek (pece) untuk mendapatkan struktur tanah padat.

"Ketebalan itu fluktuatif sesuai kondisi lapangan. Kita kupas tanah lembeknya dulu agar saat ditimbun, tanah tidak turun lagi. Sekarang posisinya sudah rata dengan jalan, ditambah dengan cor beton (rigid pavement) setebal 22 sentimeter, sehingga terminal berada di atas badan jalan," tambahnya.

Baca juga

Pemkab Morotai Berbenah: Bersama Ombudsman, Komitmen Layanan Cepat, Mudah, dan Transparan untuk Warga

Terkait tudingan bahwa proyek tersebut terbengkalai dan belum rampung, Marsaid meluruskan bahwa pembangunan terminal seluas 1,5 hektare ini memang dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah pasca-efisiensi anggaran.

Untuk pekerjaan beton area parkir saat ini, panjangnya telah mencapai 100 meter lebih. Guna menjaga kelestarian lingkungan dan sistem drainase, Dishub sengaja mengosongkan area selebar 5 meter di sepanjang keliling area beton sebagai ruang resapan air alami, yang nantinya akan diintegrasikan dengan saluran pembuangan menuju sungai (barangka) terdekat.

Marsaid juga membeberkan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mengesahkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp3,8 miliar pada APBD 2026.

 "Anggaran Rp3,8 miliar di tahun 2026 ini disiapkan untuk tahap penyelesaian timbunan dan pemasangan susunan batu untuk fondasi keliling (talud) sepanjang area terminal guna mencegah abrasi tanah saat hujan. Saat ini dokumen perencanaan sudah siap dan segera masuk proses tender di ULP," jelasnya.

Dishub Tidore Kepulauan juga memastikan bahwa seluruh lahan seluas 1,5 hektare yang digunakan untuk proyek Terminal Payahe ini clear and clean. "Sampai hari ini, urusan pembebasan lahan sama sekali tidak memiliki sengketa. Tidak ada masalah klaim dari pihak mana pun," tegas Marsaid.

Baca juga

Praktisi Hukum Desak Sekda Morotai Dinonaktifkan Sementara dalam Kasus Dugaan Judi Online

"Pendampingan dari Kejaksaan dilakukan agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan kontrak dan regulasi administrasi yang berlaku. Secara fisik, dinas dan konsultan pengawas melihat pekerjaan selesai tepat waktu sesuai kontrak," kata Marsaid.

Kendati demikian, ia menyerahkan penilaian akhir akuntabilitas proyek ini kepada lembaga yang berwenang. 

"Penilaian akhir apakah proyek ini sesuai atau tidak, tentu ada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami di dinas sangat terbuka demi transparansi publik," ucapnya  (*)