TIMES MALUKU, MOROTAI – Di balik geliat ekspor yang menggembirakan, Pulau Morotai terhimpit sebuah ironi. Meskipun telah menjadi pemasok ekspor tuna loin, Tobelo, pelabuhan utama di Halmahera Utara, terbelit keterbatasan fasilitas transportasi.

Dengan hanya satu armada Tol Laut  yang beroperasi, upaya ekspor menjadi pertaruhan mahal, mempertaruhkan tidak hanya kelancaran bisnis tetapi juga potensi pertumbuhan ekonomi setempat.

Gemerlap lonjakan volume ekspor tuna loin dari PT Harta Samudra tidak cukup untuk menyembunyikan keretakan yang mendasar. Selama dua tahun terakhir, Tobelo menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang tak sebanding dengan peningkatan akses transportasi.

Para pebisnis lokal dan pemerintah daerah terpaku pada satu armada TolLaut yang langka, mencerminkan keadaan miris dalam dinamika pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menggairahkan Pulau Morotai.

Dari data yang tercatat, Pemkab Pulau Morotai melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mencatat volume ekspor tuna loin produksi PT Harta Samudra dalam dua tahun terakhir, yakni tahun 2023-2024 mengalami lonjakan volume yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2021-2022.

Hal ini terjadi karena selain daya tangkap nelayan melimpah, sehingga secara otomatis produksi perusahan ikut meningkat pesat, juga diimbangi langkah taktis yang dilakukan DKP dan PT Harta Samudra dengan menjadikan Tobelo, Halmahera Utara sebagai pelabuhan tujuan alternatif jangka pendek untuk mengirim ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan selanjutnya menggunakan kapal kargo ekspor ke luar negeri. 

Daniel, salah satu pengusaha lokal di Tobelo, mengatakan Pemda Morotai harus bersyukur karena pelabuhan laut Tobelo dimasuki kapal-kapal swasta, sehingga dapat menopang kelancaran ekspor tuna loin Morotai ke luar negeri melalui Surabaya saat Tol Laut belum masuk.

“Bila kondisi ini hanya berlaku jangka pendek, ya bolehlah. Tetapi untuk jangka panjang tidak bisa, karena menelan biaya cukup besar, sehingga mengganggu iklim investasi dan pengusaha bisa angkat kaki dari Morotai atau tidak mau berinvestasi di Morotai," ungkap Daniel, Selasa (15/4/2025) malam. 

Menurutnya, karena armada Tol Laut hanya satu, dan masuk sebulan sekali di Morotai, kemudian volume muatannya saat balik terbatas, sebab melayani beberapa kabupaten kota di Maluku Utara.

Oleh karena itu, Pemda Morotai di bawah kepemimpinan Bupati Rusli Sibua bersama OPD terkait harus segera mengambil langkah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi keberlangsunga iklim investasi di Morotai. 

"Setahuku di zaman pemerintahan Benny-Asrun, mendiang BL memiliki jaringan yang sangat kuat di Pemerintah Pusat, sehingga sukses membujuk kementerian terkait, membuat dua armada Tol Laut dapat masuk Morotai. Nah saat ini tinggal satu armada, untuk itu Pemda Morotai harus berjuang keras agar kondisi tersebut kembali tersaji, apakah itu Tol Laut atau kapal swasta lainnya, sehingga para pemilik modal mau berinvestasi di Morotai," jelas Daniel. 

Nyaris senada dengan Daniel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Morotai, Yoppy Jutan, juga menyampaikan terkait penggunaan pelabuhan Tobelo saat ini hanya bersifat jangka pendek, sembari Pemda Morotai terus berusaha menghadirkan kapal untuk menjawab kebutuhan di sektor perikanan. 

"Demi kelancaran ekspor tuna loin Morotai, maka saat ini solusinya lewat Pelabuhan Tobelo, dan ini sudah berjalan setahun lebih. Harapan kami ini hanya untuk jangka pendek. Tapi jangka panjang harus dipikirkan bahwa untuk mencapai Morotai sejahtera harus kita kejar lewat ekonomi,” kata Yoppy.

Menurut dia, perikanan satu-satunya sumber pendapatan saat ini yang dapat mendulang PAD, sehingga konektivitas untuk distribusi barang keluar dari Morotai itu menjadi prioritasnya. 

Magister ahli ilmu kelautan ini pun merasa sangat bersyukur, karena pengiriman ikan tuna loin ke Surabaya melalui Pelabuhan Tobelo berjalan lancar, bahkan dalam sebulan mencapai 4-5 ton, sementara Tol Laut hanya 1 ton dalam satu bulan. Hanya diakui menggunakan kapal swasta tarifnya cukup mahal. 

"Ekspor tuna loin Morotai lewat Tobelo meningkat tajam. Bila dibandingkan saat masih menggunakan Tol Laut pada tahun 2022-2023. Sepanjang tahun 2022 hanya dapat mengirim sebanyak 345.877 ton, dan tahun 2023 menggunakan Tol Laut dan kapal swasta di Tobelo meningkat menjadi 585.088 ton, kemudian pada tahun 2024 meningkat pesat menjadi 697.867 ton," tegasnya.

Yoppy mengutarakan kondisi konektivitas yang dialami saat ini sudah disampaikan kepada Bupati Rusli Sibua dengan harapan dapat ditindaklanjuti bersama OPD terkait, sembari membuat perbandingan sewaktu Morotai masih di bawah Kabupaten Halmahera Utara dan nelayan menangkap ikan belum seramai saat ini pun, Morotai sudah kirim ikan melalui PT Prima Reva Indo sebanyak 100-200 ton per bulan. 

"Nah kenapa saat ini nelayan semakin banyak, hasil tangkap melimpah, tapi kenapa justru volume pengirimannya menurun. Kuncinya itu hanya satu, ada di pengangkutan atau transportasi antar pulau. Bila transportasi antar pulau ini mampu diwujudkan, maka volume pengiriman ikan akan meningkat, dan PAD sektor perikanan dapat melonjak lebih besar lagi," harapnya. 

"Kalau sistem transportasi antara pulau terganggu, saya rasa sistem ketahanan pangan juga terganggu dan peningkatan kesejahteraan pun ikut terganggu. Jadi kita sangat berharap untuk pulau perbatasan seperti Morotai ini sebagai daerah mandatori, Pulau Perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus, SKPT, ini bagaimana bisa terjadi kalau konektivitasnya tidak ada dan terancam putus," pungkas Yoppy. (*)