TIMES MALUKU, JAKARTA – Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pembentukan kekuatan militer internasional untuk menghadapi Israel dan membebaskan Palestina. Ia menilai kecaman semata tidak cukup untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza.

“Kecaman tidak lagi memadai. Beberapa negara bahkan menyatakan kesediaannya bergabung dalam pembentukan kekuatan militer untuk menyelamatkan Palestina,” tegas Petro, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, dunia perlu menunjukkan tindakan nyata, termasuk membawa mereka yang diduga melakukan genosida di Gaza ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). “Pembentukan tentara global akan bergantung pada kemauan negara-negara,” ujarnya.

Petro juga menolak tuduhan anti-Semitisme yang diarahkan kepadanya. “Kami mendukung anak-anak Gaza yang jadi korban pemboman Israel karena kami sendiri pernah mengalami kekerasan panjang di negara kami. Itu sebabnya kami memahami bahaya perang dan pentingnya perdamaian,” tambahnya.

Ia menuding sejumlah perusahaan global ikut mendanai kampanye perang Israel di Gaza, sekaligus menyebut beberapa sikap negara Eropa sebagai bentuk kemunafikan. Sebagai catatan, Kolombia secara resmi telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Agustus 2018.

Israel Dapat "Kartu Kuning" dari Dunia

Media Israel, Yedioth Ahronoth, melalui laporan jurnalis politik Itamar Eichner, menyebut Israel tengah mengalami “kekalahan diplomatik parah” di Majelis Umum PBB. Hal itu menyusul pengakuan sejumlah negara besar, termasuk kekuatan Barat, terhadap hak Palestina mendirikan negara merdeka.

Eichner menggambarkan situasi ini sebagai “kemunduran politik yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan “kartu kuning” bagi pemerintahan Benjamin Netanyahu, yang dinilai semakin kehilangan pengaruh di kancah internasional.

Ia juga menilai penutupan konferensi Prancis-Saudi di PBB menjadi titik balik yang mencerminkan perubahan besar dalam dinamika politik global terkait Palestina.

Dunia Arab-Muslim Tolak Pengusiran Warga Gaza

Di sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York, delapan pemimpin negara Arab dan Muslim bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Mereka antara lain berasal dari Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menegaskan penolakan terhadap rencana pengusiran warga Gaza oleh Israel. Para pemimpin itu juga menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 65.000 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023.

“Perang ini membawa dampak serius bagi kawasan dan dunia Muslim. Kami menolak pemindahan paksa warga Palestina,” demikian laporan Saudi Press Agency.

Mereka menekankan pentingnya gencatan senjata segera, pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai langkah awal menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Tekanan Global Meningkat

Hingga kini, lebih dari 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Al Jazeera menyebut hal ini sebagai bentuk penghinaan diplomatik bagi Israel sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintahan Netanyahu kehilangan arah politik.

“Israel harus melihat ini sebagai kartu kuning. Pemerintah tidak bisa terus berjalan dengan cara seperti ini,” tulis Eichner dalam laporannya. (*)