TIMES MALUKU, TERNATE – Tepat 100 hari sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe (Sherly-Sarbin) menghadapi ujian awal kepemimpinan mereka. Mereka harus menjawab harapan publik atas janji-janji kampanye, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang diklaim sebagai program prioritas.

Sebagai respons atas kendala anggaran, pasangan Sherly-Sarbin telah menerapkan strategi relokasi anggaran dalam APBD 2025. Alokasi dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan administratif telah dialihkan untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan gratis, serta bantuan sosial.

Komitmen Gubernur Sherly dalam menghadirkan pendidikan gratis bukan sekadar retorika. Sehari setelah dilantik, ia langsung melakukan reposisi kepemimpinan di Dinas Pendidikan, menggantikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Damrudin dengan Abubakar Abdullah, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara. Langkah ini menandai keseriusannya dalam mengorkestrasi pembenahan sektor pendidikan dari hulu ke hilir.

Puncaknya terjadi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025. Di hadapan publik Sofifi, Wakil Gubernur Sarbin Sehe secara resmi meluncurkan program Pendidikan Gratis melalui skema BOSDA (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah). 

Mulai April 2025, iuran komite yang selama ini dibebankan kepada orang tua siswa dihapuskan. Pemerintah Provinsi mengambil alih seluruh biaya tersebut, memberikan keringanan kepada 36.838 siswa di SMA, SMK, dan SLB Negeri.

Tak hanya di tingkat menengah, perhatian Pemprov juga menjangkau pendidikan tinggi. Pada 16 Mei 2025, Gubernur Sherly menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Maluku Utara untuk mendukung penyaluran Beasiswa Maluku Utara Bangkit kepada 1.000 mahasiswa.

Bidang kesehatan juga menjadi medan pembuktian lainnya. Sherly Laos, Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, menyatakan visinya menjadikan pelayanan kesehatan gratis sebagai hak dasar warga. Targetnya jelas, menjadikan Maluku Utara masuk dalam skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, di mana minimal 95% penduduk terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan cukup menunjukkan KTP untuk mendapat layanan BPJS.

Langkah konkret langsung diambil. Pada 23 Mei 2025, Gubernur Sherly menandatangani kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kantor Gubernur Sofifi. Pemprov juga menyelesaikan tunggakan daerah ke BPJS melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara menerima DBH sebesar Rp19 miliar, sedangkan Kota Ternate mendapatkan Rp15 miliar, semuanya dengan syarat menyelesaikan kewajiban pembayaran ke BPJS.

Hasilnya, per 1 Juni 2025, Maluku Utara akan masuk dalam kategori UHC Prioritas. Masyarakat kini hanya perlu menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Bahkan, bagi yang belum terdaftar dalam program JKN, aktivasi dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam, jauh lebih cepat dari ketentuan nasional sebelumnya yang mencapai 14 hari.

“Ketika niat kita baik, Tuhan akan bantu. Terima kasih kepada semua kepala daerah yang bekerja sama. Karena kita gotong royong, akhirnya Maluku Utara berhasil sampai ke titik ini,” kata Sherly, Senin (2/6/2025).

Tak berhenti pada akses, Gubernur juga mendorong peningkatan fasilitas. Pada 4 Maret 2025, seusai mengikuti retret nasional di Akmil Magelang, ia langsung menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Empat hari kemudian, Menteri Budi hadir langsung di Maluku Utara untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan dan peningkatan status tiga RSUD, Taliabu, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.

Sherly–Sarbin tak hanya fokus pada dua sektor prioritas. Dalam 100 hari pertama, mereka juga menggulirkan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program Mudik Bersubsidi yang diluncurkan menjelang Idulfitri 2025, misalnya, menyediakan subsidi 50% bagi 11.008 penumpang melalui 21 armada kapal yang melayani 20 trayek laut di Maluku Utara.

Di sektor perumahan, pada 22 Mei 2025, Gubernur meluncurkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Anggaran sebesar Rp23 miliar dialokasikan untuk membangun 700 unit rumah bagi masyarakat miskin ekstrem. Program ini menjadi bentuk konkret keberpihakan pada kelompok paling rentan di daerah.

Sherly juga menunjukkan komitmennya terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Pemprov bahkan telah menyiapkan hibah lahan seluas 8 hektare untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat di Maluku Utara.

Bagi Sherly, sekolah rakyat bukan hanya soal akses, tapi juga pendekatan menyeluruh terhadap tumbuh kembang anak-anak, khususnya mereka yang kehilangan orang tua.

"Pendidikan gratis saja tidak cukup. Anak-anak ini juga butuh lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat. Sekolah Rakyat adalah kesempatan luar biasa untuk membangun karakter dan menciptakan masa depan yang mandiri,” ujarnya.

Seratus hari pertama Sherly dan Sarbin menunjukkan bahwa niat baik, ditopang dengan tindakan nyata, mampu membuahkan hasil. Meski tantangan besar masih menghadang, fondasi awal sudah mulai dibangun. Kini tinggal bagaimana keberlanjutan dan penguatan program-program ini dijaga agar tak menjadi sekadar pencitraan jangka pendek. (*)