TIMES MALUKU, PULAU MOROTAI – Sebanyak lima Fraksi di DPRD Kabupaten Pulau Morotai, antaranya Fraksi Kebangkitan Nasional Nurani, Fraksi Karya Demokrasi, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Gerindra menyatakan sikap mendukung penuh dan siap mengawal tuntutan masa aksi BEM UNIPAS untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan tahun depan. 

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizky saat hearing terbuka dengan masa aksi, "Sebagai bentuk komitmen, saya secara pribadi dan kelembagaan berjanji serta memastikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan masa aksi hari ini akan kami (DPRD) selesaikan pada tahun depan".

Ketua Fraksi KNN, Akbar Mangoda  menyampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi Fraksi Kebangkitan Nasional Nurani (KNN) berdasarkan tuntutan teman-teman sekalian, Fraksi KNN telah gagal meningkatkan dukungan DPRD di seluruh Indonesia. Kedua, berdasarkan hasil diskusi dan kajian aksi, terkait dengan perjanjian tanah, kami akan menyimpulkan dan memutuskan masalah ini. Kami akan menyelesaikannya melalui proses hukum dan kami akan berkoordinasi dengan badan eksekutif.

"Sementara terkait Subsidi BBM, baik itu Subsidi BBM jenis Mita maupun Subsidi BBM Nelayan, kami dari Fraksi KNN menyatakan dukungan di hadapan para mahasiswa agar kami membentuk pansus BBM subsidi. Karena kami yakin dan percaya di sisi lain, ada aktor yang melakukan kejahatan Subsidi BBM. Maka untuk mengungkap kejahatan dari kejahatan yang sedang dilakukan, diperlukan kehati-hatian dan itulah sikap Fraksi KNN berdasarkan hasil diskusi kami," pinta Akbar. 

Sementara Fraksi Karya Demokrasi lebih menyoroti soal masalah lahan lingkar bandara antara TNI AU dan Warga Morotai tidak akan selesai bila hanya dilakukan diskusi, tetapi harus ada aksen melalui proses hukum, sehingga Fraksi Karya Demokrasi berharap Pemda Morotai untuk menyediakan anggaran bantuan hukum. 

"Terkait isu tunjangan dan gaji DRPD itu sepertinya yang naik hanya DPR RI, untuk Morotai, saya sudah menjadi DPRD sekian periode tidak perrnah naik, maka dari itu kita dukung tuntutan para mahasiswa menolak kenaikan tunjangan dan gaji DPRD. Soal BBM kita sepakat bersama harus bentuk pansus yang pembahasannya harus melibatkan kampus," ucap Ketua Fraksi Karya Demokrasi Jainal. 

Senada, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Rifay Malase mengatakan PSI seluruh Indonesia sepakat dengan Presiden RI menghentikan atau menolak gaji dan tunjangan DPRD naik. Namun terkait UU rancangan Perampasan Aset dari awal PSI yang mendorong aset-aset koruptor harus di rampas. Selain itu, Partai PSI akan siap membuat pansus untuk mengawal BBM Subsidi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga demikian, melalui ketua Fraksi, Darmin Wairo menyatakan sikap tegas bahwa fraksinya
bersama teman-teman fraksi lainnya sepakat untuk menolak kenaikan tunjangan gaji bagi anggota DPRD, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi keuangan daerah saat ini di bawah pemerintahan Bupati Rusli Rio.

Menurut Wairo, penolakan ini juga selaras dengan tuntutan agar beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang hingga kini belum disahkan, segera diselesaikan. Saat ini, terdapat empat Ranperda yang belum ditetapkan karena terkendala anggaran daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga telah mengusulkan sekitar tujuh Ranperda baru, salah satunya adalah Ranperda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Seksual. Kami sudah mengajukan dokumen ini ke pihak Pemda dan sedang menunggu proses lanjutan.

"Kami mengajak seluruh organisasi perempuan di Kabupaten Pulau Morotai untuk bersabar dan siap berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan Ranperda tersebut. Keterlibatan mereka sangat penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar melindungi hak-hak anak dan perempuan secara menyeluruh," tegas Ketua Fraksi PKS Darmin Wairo. 

Sementara Fraksi Gerindra memberikan sikap secara terbuka melalui aksi teman-teman BEM UNIPAS. Menurut Ketua Fraksi Gerindra Sukri Hi Rauf, mengenai sengketa lahan ini sudah dari dulu sebelum permasalahan ini berjalan sudah pernah dilakukan secara politik bahkan pansus pernah dibentuk oleh anggota DPR yang lalu tetapi gagal. 

Sukri menegaskan pada kesempatan kali ini, DPRD tidak lagi diberikan kesempatan untuk membentuk pansus berkaitan dengan penyelesaian lahan berdasarkan pendekatan Bupati. Untuk itu, Fraksi Gerindra sebagaimana apa yang disampaikan tadi, menempuh jalur hukum itu bagian dari salah satu strategi untuk bagaimana mengembalikan hak-hak rakyat.

"Fraksi Gerindra tetap mendukung dan akan bersama-sama Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat kaitan dengan masaalah lahan yang ada di sini. Kemudian masalah perikanan, kami tetap berjuang karena peningkatan pendapatan dominan pada sektor perikanan dan pertanian. Dalam pembahasan seluruh dokumen di DPR, saya dan teman-teman fraksi paling ngotot mengenai kepentingan dua hal ini," tangkisnya.

"Mengenai konflik nelayan kita dengan nelayan Sulawesi, mungkin kita semua tahu bahwa ini pendekatan normatifnya melalui Provinsi, maka saya meminta kepada Gubernur, kepada Presiden, berkaitan dengan isu ini harus disikapi dengan bijak, jika tidak maka saya dan kawan-kawan mahasiswa akan turun bersama-sama menuntut bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan perikanan yang ada di Pulau Morotai," tegas Ketua Fraksi Gerindra, Sukri Hi Rauf. (*).