TIMES MALUKU, TERNATE – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa bulan Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara (Malut). Program ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dengan dukungan modal triliunan rupiah.

“Negara hadir untuk koperasi. Namun modal ini hanya bisa dimanfaatkan dengan proposal bisnis yang matang, manajemen profesional, dan kemitraan produktif,” kata Farida saat membuka Rapat Koordinasi Regional (Rakor) ke-6 Kementerian Koperasi di Ternate, Jumat (3/10/2025).

Menurut Farida, kehadiran KDKMP merupakan kabar baik bagi pelaku usaha rakyat. Mulai Oktober 2025, koperasi ini akan mendapat akses modal kerja dan belanja modal melalui skema pembiayaan yang lebih mudah, baik lewat perbankan maupun lembaga nonbank.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, menekankan bahwa KDKMP merupakan jawaban atas kebutuhan riil masyarakat desa.

“Dengan digitalisasi, akses pembiayaan, dan pendampingan yang kuat, koperasi akan benar-benar menjadi rumah ekonomi rakyat dan penggerak kesejahteraan desa,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menyiapkan lebih dari 1.100 Project Management Officer (PMO) dan 8.000 Business Assistant (BA) di seluruh Indonesia. Mereka bertugas mendampingi ribuan koperasi agar mampu bersaing secara modern dan berkelanjutan.

Rakor ini juga mempertemukan perwakilan tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, untuk menyamakan strategi serta mempercepat lahirnya koperasi berdaya saing tinggi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menegaskan komitmen lembaganya untuk mempercepat pengesahan KDKMP di Maluku Utara.

“Dengan adanya koperasi pada desa atau kelurahan di Malut, tentu akan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Budi menyebutkan pihaknya telah mengambil langkah strategis, mulai dari bersurat kepada gubernur, wali kota, hingga bupati se-Malut, serta berkoordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengurus Wilayah Notaris Malut. (*)