MALUKU UTARA – Kepemudaan Kelurahan Jambula mendesak Pemerintah Kota Ternate segera merealisasikan sejumlah bantuan yang sebelumnya dijanjikan kepada nelayan dan masyarakat pesisir Jambula. Janji tersebut disampaikan pemerintah saat aksi demonstrasi masyarakat dan pemuda Jambula pada 13 Oktober 2025.

Sekretaris Pemuda Jambula, Muhammad Andiansyah Kamu, mengatakan masyarakat masih menunggu kepastian mengenai realisasi bantuan berupa 20 unit perahu nelayan, perbaikan drainase jalan pantai, serta dua unit kendaraan Viar yang sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah Kota Ternate.

Menurutnya, tuntutan tersebut berangkat dari kondisi masyarakat Jambula yang terdampak cuaca ekstrem pada 7 Oktober 2025. Gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan sejumlah perahu nelayan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan pendapatan keluarga nelayan.

"Persoalan ini bukan hanya tentang bantuan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Janji yang telah disampaikan di ruang publik harus memiliki kepastian realisasi," kata Andiansyah kepada media, Jumat (21/8/26)

Selain kerusakan perahu, masyarakat pesisir Jambula juga menghadapi persoalan infrastruktur, khususnya drainase di kawasan jalan pantai. Kondisi drainase yang dinilai belum berfungsi secara optimal menyebabkan genangan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Dalam aksi demonstrasi pada 13 Oktober 2025, Pemerintah Kota Ternate melalui Sekretaris Daerah saat itu disebut telah menyampaikan komitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Jambula. Bantuan tersebut mencakup 20 unit perahu nelayan, perbaikan drainase jalan pantai, serta dua unit kendaraan Viar untuk mendukung aktivitas masyarakat dan nelayan.

Namun, Kepemudaan Jambula menilai realisasi terhadap sejumlah komitmen tersebut masih perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah. Masyarakat meminta adanya informasi terbuka mengenai tahapan, jumlah bantuan yang telah direalisasikan, serta waktu pelaksanaan program yang dijanjikan.

"Kami meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian, bukan sekadar pernyataan," ujarnya.

Baca juga

Kepemudaan Jambula Desak Pemkot Ternate Tepati Janji Bantuan bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Andiansyah menegaskan bahwa Kepemudaan Jambula tidak bermaksud membangun konflik dengan pemerintah. Menurutnya, pengawalan terhadap janji pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar dirasakan warga.

Ia juga menyoroti posisi Jambula sebagai salah satu kawasan pesisir yang memiliki aktivitas perikanan. Kelurahan Jambula sebelumnya ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Kampung Nelayan Maju (KELAJU) pada 2 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 59 oleh Direktorat Perikanan Tangkap.

"Karena Jambula merupakan kawasan masyarakat nelayan, perhatian terhadap kondisi nelayan dan masyarakat pesisir harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah," katanya.

Kepemudaan Jambula meminta Pemerintah Kota Ternate menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas dan segera menyampaikan perkembangan realisasi bantuan kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Andiansyah juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Ia menyebut masyarakat Jambula memiliki hak untuk mendapatkan kepastian atas komitmen pemerintah yang telah disampaikan kepada publik.

Baca juga

Suratin Hukum Dilaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik hingga Penipuan

"Kepemudaan Jambula akan terus mengawal aspirasi masyarakat pesisir. Kami berharap pemerintah memilih langkah dialog dan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila tuntutan masyarakat tidak mendapatkan kepastian, Kepemudaan Jambula bersama masyarakat akan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui aksi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

"Jambula bukan kelurahan yang hanya diam. Kami adalah bagian dari masyarakat Kota Ternate dan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat sekarang menunggu bukti, bukan lagi sekadar narasi," tegas Andiansyah.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya menghubungi sekda Kota Ternate terkait realisasi bantuan kepala nelayan Jambula. (*)