Diusut Kejari, Proyek Labkesmas Morotai Masuk Adendum Keempat, Pekerja Terabaikan
Puluhan pekerja proyek Labkesmas Pulau Morotai mogok kerja karena sisa upah lebih dari Rp100 juta belum dibayar kontraktor PT Wahana Dimensi Indonesia, menambah panjang masalah proyek.
MALUKU – Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara kembali diterpa persoalan, Puluhan pekerja menghentikan pekerjaan setelah sisa upah mereka belum dibayarkan oleh kontraktor pelaksana, PT Wahana Dimensi Indonesia, Kamis (16/7/2026).
Sebanyak 34 pekerja sepakat mogok kerja selama lebih dari sepekan, Mereka menolak melanjutkan pekerjaan sebelum seluruh upah dilunasi.
Penanggung jawab pekerja BAS lantai satu, Sukri, mengatakan total upah yang belum tuntas dibayarkan mencapai lebih dari Rp100 juta, Perusahaan baru mencairkan sekitar Rp57 juta dalam tiga kali pembayaran.
"Total upah kami lebih dari Rp100 juta. Baru dibayar sekitar Rp57 juta dalam tiga kali pembayaran, Sisanya belum dibayar sampai sekarang," ujar Sukri.
Menurut Sukri, perusahaan berulang kali menjanjikan pembayaran, Tenggat waktu berubah dari dua pekan menjadi tiga pekan, lalu empat pekan. Pembayaran tetap tak kunjung terealisasi.
"Kami sudah lebih dari satu minggu mogok kerja, Kami sepakat tidak akan bekerja lagi sebelum upah kami dibayar lunas," tegasnya.
Kondisi itu, kata Sukri, membuat para pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, Salah seorang pekerja asal Desa Bere-bere, Gorua, bahkan belum bisa pulang setelah ayahnya meninggal dunia karena belum menerima upah.
"Kami sangat membutuhkan uang itu, Ada pekerja kami dari Gorua yang ayahnya meninggal dunia dan harus pulang, tetapi sampai sekarang upahnya belum juga dibayarkan, Kalau belum bisa dibayar semuanya, setidaknya sebagian dulu agar teman kami yang sedang terkena musibah bisa menggunakannya," pungkasnya.
Ia mengaku hanya mendapat penjelasan dari pengawas proyek bahwa perusahaan masih berupaya mencari pinjaman dana.
"Alasannya masih mencari pinjaman ke sana kemari. Kami hanya terus diminta menunggu, sementara kepastiannya tidak ada," ungkapnya.
Para pekerja juga meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pulau Morotai mengenai kepastian pembayaran upah, Sukri mengaku mendapat informasi bahwa dana Rp500 juta telah dititipkan kepada seseorang yang disebut "Pondeng".
"Beliau mengatakan uang Rp500 juta sudah dititipkan di Pondeng. Kami kemudian datang ke Pondeng, tetapi pihak Pondeng menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut," ujarnya.
Pembayaran kemudian dijanjikan dilakukan pada Rabu, lalu diundur ke Kamis. Hingga berita ini ditulis, upah para pekerja belum juga dibayarkan.
Kepala Dinas Kesehatan Pulau Morotai Diana membantah bertanggung jawab atas pembayaran upah pekerja.
Ia menegaskan persoalan itu merupakan kewajiban kontraktor.
"Saya bukan kontraktor. Jadi wawancara itu ke kontraktor, bukan kepada saya," tulis Diana melalui WhatsApp baru-baru ini.
Mandeknya pembayaran upah menambah persoalan proyek Labkesmas senilai sekitar Rp15,3 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek itu telah melewati tiga kali adendum dan kini memasuki adendum keempat.
Proyek tersebut juga telah masuk tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara.
"Belum diketahui besaran kerugian negaranya karena masih dalam proses perhitungan oleh BPKP," ungkap salah satu sumber yang mengetahui perkembangan penanganan perkara
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor PT Wahana Dimensi Indonesia, pihak yang disebut sebagai "Pondeng", serta pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi pun masih terus dilakukan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Berita ini juga tayang di portal nasional
Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.
