TIMES MALUKU, TERNATE – Upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Maluku Utara memasuki babak baru yang strategis. Ombudsman Republik Indonesia (RI) secara resmi menggandeng tujuh perguruan tinggi di wilayah tersebut melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Selasa, 4 November 2025, di Gedung Poltekkes Kemenkes Ternate.

Kolaborasi masif ini melibatkan Poltekkes Kemenkes Ternate, Universitas Nuku, Universitas Bumi Hijrah, Universitas Halmahera, Universitas Hein Namotemo, Universitas Pasifik, dan STPK Banau.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam sambutannya, secara tegas menyoroti peran sentral dunia akademik.

“Kolaborasi Ombudsman dengan perguruan tinggi merupakan tonggak penting membangun harmoni antara masyarakat, penyelenggara pelayanan publik, dan lembaga pengawas. Mahasiswa adalah mata air bangsa yang harus terlibat aktif mengawal tata kelola pelayanan publik,” ujar Hery Susanto.

Menurut Hery, fungsi Ombudsman tidak hanya menerima laporan, namun juga berperan vital dalam mencegah praktik maladministrasi. Mengingat pelayanan publik menyangkut hak dasar warga negara "dari lahir hingga meninggal," kolaborasi dengan kampus menjadi kunci utama untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut hangat inisiatif ini. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsudin A. Kadir, M.Si, menyebut kemitraan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Ombudsman adalah mitra penting pemerintah dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Kolaborasi ini diharapkan mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif, cepat, dan tepat,” tegas Samsudin A. Kadir.

Senada dengan pemerintah, Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Ridwan Yamko, menyatakan kesiapan kampusnya menjadi mitra aktif. 

"Kami siap menjadi mitra Ombudsman dalam pendidikan dan riset pelayanan publik. Poltekkes berkomitmen mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis empati dan keterbukaan,” ucap Ridwan.

Acara penandatanganan ini dihadiri oleh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Ternate dan perwakilan dari tujuh perguruan tinggi, menandai dimulainya era baru pengawasan pelayanan publik yang melibatkan kekuatan intelektual kampus di Maluku Utara. (*)