TERNATE – Ruang demokrasi di Kota Ternate memanas pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter bertajuk Pesta Babi yang digelar di kawasan bersejarah Benteng Oranje dipaksa berhenti oleh aparat TNI. 

Insiden ini memicu benturan argumen antara kebebasan berekspresi warga sipil dengan alasan stabilitas keamanan wilayah.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) ini sejatinya bertujuan untuk membedah isu lingkungan dan persoalan sosial melalui karya dokumenter Watchdoc

Namun, suasana mulai terasa intimidatif sejak persiapan acara pada pukul 19.30 WIT. Sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI dilaporkan terus memantau dan mendokumentasikan wajah panitia serta peserta. Puncaknya, sekitar pukul 21.30 WIT saat film mulai diputar, Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, terjun langsung ke lokasi bersama sejumlah personel untuk meminta pemutaran film segera dihentikan.

Negosiasi alot sempat terjadi di tengah kerumunan jurnalis dan aktivis. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, dimintai keterangan oleh aparat terkait urgensi acara tersebut.

Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam keras tindakan tersebut. Baginya, kehadiran aparat yang masif menciptakan tekanan psikologis dan merupakan bentuk represi terhadap hak warga negara untuk mendapatkan informasi.

Baca juga

Pemkab Morotai Berbenah: Bersama Ombudsman, Komitmen Layanan Cepat, Mudah, dan Transparan untuk Warga

"Ini bukan sekadar pembubaran nobar, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita.

Yunita menambahkan bahwa alasan potensi konflik yang diajukan TNI tidak berdasar karena kegiatan berlangsung damai. Ia mengingatkan agar TNI tetap fokus pada fungsi pertahanan dan tidak mengintervensi kerja-kerja kebudayaan serta diskusi publik yang dilindungi konstitusi.

Di sisi lain, Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyatakan bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah bentuk deteksi dini terhadap potensi gesekan sosial. Ia mengklaim mendapatkan banyak laporan mengenai penolakan masyarakat di media sosial terkait judul film yang dianggap provokatif.

"Kami memonitor bahwa di media sosial banyak penolakan karena film ini dianggap provokatif, terutama dari judulnya. Ini bukan pendapat pribadi saya, tapi aspirasi masyarakat," ujar Letkol Jani.

Ia menekankan bahwa saat ini kondisi di Maluku Utara sangat sensitif terhadap isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). TNI memberikan jalan tengah dengan mengizinkan diskusi lingkungan tetap berjalan, namun melarang pemutaran film tersebut.

Baca juga

Praktisi Hukum Desak Sekda Morotai Dinonaktifkan Sementara dalam Kasus Dugaan Judi Online

 "Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas. Kami selaku aparat punya tanggung jawab menjaga keamanan wilayah agar tidak ada isu yang dipolitisir di kemudian hari," tambahnya.

Setelah dialog panjang yang berlangsung hingga pukul 23.00 WIT, panitia akhirnya terpaksa menghentikan pemutaran film. Meski diskusi sempat berlanjut, insiden ini meninggalkan catatan merah bagi organisasi masyarakat sipil di Ternate. AJI Ternate bersama jaringan aktivis menegaskan akan menyikapi peristiwa ini lebih lanjut karena dinilai mencederai kebebasan pers dan hak publik untuk berdiskusi secara terbuka.

Sekedar di ketahui, Dokumenter ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi visual yang memotret dampak eksploitasi lahan di wilayah timur Indonesia. Judul "Pesta Babi" merujuk pada tradisi Bakakar Batu di Papua sebuah simbol persaudaraan, kedaulatan pangan, dan rasa syukur. Namun, dalam film ini, Watchdoc menggunakannya sebagai metafora satir: bagaimana tanah adat dan hutan Papua kini sedang "dipestakan" oleh kepentingan korporasi dan ambisi proyek strategis nasional yang menge sampingkan suara warga lokal. (*)