TIMES MALUKU, JAKARTA – Ada yang patut untuk dicatat, bahwa berdirinya negara Israel itu karena resolusi PBB. "Jadi bukan pada tempatnya bila Israel  menentang PBB," kata Presiden Prancis, Emanuelle Macron.

Saat ini Prancis dan Israel sendiri sedang berselisih soal serangan pasukan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaiean UNIFIL di perbatasan Lebanon yang sudah melukai lima orang PBB.

Israel juga dengan angkuh berusaha "mengusir" pasukan perdamaian PBB dari Lebanon.

Macron mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seharusnya tidak boleh lupa, bahwa negaranya dibentuk sebagai hasil resolusi yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat ia meminta Israel untuk mematuhi keputusan PBB.

Ketegangan meningkat antara Netanyahu dan pemimpin Prancis yang minggu lalu bersikeras bahwa penghentian ekspor senjata yang digunakan oleh Israel di Gaza dan Lebanon adalah satu-satunya cara untuk menghentikan konflik .

Prancis berulang kali mengecam serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan yang didalamnya juga ada  kontingen Prancis.

"Tuan Netanyahu tidak boleh lupa bahwa negaranya didirikan berdasarkan keputusan PBB," kata Macron dalam rapat kabinet mingguan Prancis, mengacu pada resolusi yang diadopsi pada bulan November 1947 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang rencana pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab.

"Oleh karena itu, ini bukan saatnya untuk mengabaikan keputusan PBB," katanya, saat Israel tengah melancarkan serangan terhadap Lebanon selatan, tempat pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan.

Komentarnya itu disampaikan dalam  pertemuan tertutup di Istana Elysee yang sempat dikutip oleh seorang peserta yang kemudian  berbicara kepada AFP dan meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 menyatakan bahwa hanya tentara Lebanon dan misi penjaga perdamaian PBB UNIFIL yang boleh dikerahkan di Lebanon selatan.

Benjamin Netanyahu pada hari Minggu meminta PBB untuk "mengusir" pasukan penjaga perdamaian yang jumlahnya 10.000 tentara itu, termasuk di dalamnya ada 700 tentara Prancis, yang ditempatkan di Lebanon selatan.

Alasan Netanyahu mereka berada di "wilayah berbahaya," dengan mengklaim bahwa Hizbullah menggunakan mereka sebagai "perisai manusia.

Tuduhan seperti itu terus-menerus digaungkan Israel yang ujung-ujungnya hanya untuk membunuh warga sipil, menggempur rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, kamp pengungsian, dan lainnya di Palestina.

Benjamin Netanyahu mengecam Macron minggu lalu setelah presiden Prancis itu secara terbuka menyerukan larangan penjualan senjata ke Israel.

Selasa kemarin, Benjamin Netanyahu juga menyatakan menentang persetujuan "gencatan senjata sepihak" di Lebanon saat berkomunikasi lewat telepon dengan  Macron sesuai pernyataan yang dirilis oleh kantornya.

Macron mengumumkan rencana untuk mengadakan konferensi internasional tentang Lebanon, yang akan diadakan bulan ini.

"Tuan Netanyahu tidak boleh lupa bahwa negaranya didirikan berdasarkan keputusan PBB," kata Macron dalam rapat kabinet mingguan yang mengacu pada resolusi yang diadopsi pada bulan November 1947 oleh Majelis Umum PBB tentang rencana pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab.

Oleh karena itu, kata dia, ini bukan saatnya untuk mengabaikan keputusan PBB. (*)