TIMES MALUKU, LOMBOK UTARA – Capaian pembangunan daerah Lombok Utara pada penurunan angka stunting mampu turun signifikan dalam lima tahun terakhir. Dari angka stunting 33,8 persen di tahun 2020 turun menjadi 13,5 persen pada tahun 2024. 

“Di tahun 2020 angka stunting Lombok Utara pada posisi 33,08 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Alhamdulillah angka stunting turun melampui target nasional dan paling signifikan dari kabupaten/kota di NTB," ungkap Wabup Lombok Utara, Danny Karter kepada TIMES INDONESIA, Selasa (15/10/2024).

Atas pencapaian ini, tentu tidak terlepas peran dari para kader posyandu, PKK, bidan, NGO, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lombok Utara. Yang sungguh-sungguh dalam menekan turunnya angka stunting. 

"Capaian ini atas kolaborasi bersama, tentu ini menjadi proyek masa depan anak-anak Lombok Utara agar bisa unggul baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun hal lainnya. hasil ini kerjasama kita semua, mulai dari pimpinan tertinggi sampai ke tingkat desa dan seluruh masyarakat," ucapnya Ketua TPPS ini. 

Ia berharap semangat untuk terus mempertahankan dalam penurunan stunting dengan kebersamaan dan sinergitas.

"Semoga di tahun 2045 Indonesia emas kita bisa menghasilkan generasi yang tangguh, berdaya saing dan lebih mandiri yang bisa kita banggakan bersama," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Utara, Shofan Ardianto mengungkapkan, pada tahun 2020 angka stunting Lombok Utara sebesar 33,8 persen, kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 28,3 persen, 2022 menurun menjadi 22,9 persen, 2023 menurun menjadi 18,0 persen, dan 2024 menurun signifikan menjadi 13,5 persen.

“Ini data real dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM),” ungkapnya terpisah.

Wabup Lombok Utara sekaligus Ketua TPPS, Danny Karter memimpin rapat koordinasi upaya penurunan angka stunting bersama lintas sektoral. (Foto : Kominfo for TIMES Indonesia)

Lombok Utara sudah melampui target nasional sebesar 13,5 persen. 

“Lombok Utara sudah melampui target nasional, dari angka 14 persen yang ditetapkan, kita sudah melampui 13,5 persen per bulan Agustus 2024,” terangnya. 

Untuk di level 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Utara pada posisi ke-9 (13,5 persen) dari sebelumnya posisi 10 dengan angka stunting yang masih tinggi 14,88 persen dari rata-rata provinsi 13,01 persen. 

“Secara progres penurunan stunting, Lombok Utara pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari provinsi kagetori progres penurunan stunting,” jelasnya. 

“Dengan menurunnya angka stunting secara realistis tersebut menandakan telah banyak upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” sambungnya. 

Wabup Lombok Utara sekaligus Ketua TPPS, Danny Karter bersama TPPS dan lintas sektoral berfoto bersama seusia pemaparan pencapaian penurunan stunting. (Foto : Kominfo for TIMES  Indonesia)

Adapun upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting, di antaranya menyusun regulasi untuk mendukung percepatan penurunan stunting yaitu Perbup Lombok Utara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, dan Keputusan Bupati Lombok Utara tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting. 

“Kami terus berupaya menekan angka stunting, kami mulai dengan membentuk regulasinya sebagai acuan kami,” terangnya. 

Kemudian, pemenuhan sarana prasarana alat ukur sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI di seluruh Puskesmas dan Posyandu di Lombok Utara. Hingga saat ini total antropometri KIT yang tersedia sebanyak 427 KIT yang tersebar di delapan Puskesmas dan 419 Posyandu. 

“Pengadaan antropometri KIT kita adakan setiap tahunnya secara bertahap, karena alat ini penting untuk mendeteksi adanya stunting,” jelasnya. 

Pada penanganan stunting, pemerintah daerah menangani dua hal, pada penanganan kasus dan pencegahan kasus baru. Untuk pencegahan stunting baru, sudah ada beberapa langkah, yaitu pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) seminggu sekali bagi remaja putri, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lokal pada sasaran balita tidak naik berat badan, gizi kurang, dan ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis), pemberian PDK (Pangan Diet Khusus) bagi balita gizi kurang.

“Di tingkat Puskesmas secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting pada 1000 hari kelahiran, dari usia kehamilan hingga usia anak 2 tahun. Ada juga pemberian PITA LILA anak supaya ibu yang melahirkan dapat mendeteksi dini masalah gizi anaknya,” imbuhnya.

Pemerintah juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan maupun kader dalam bentuk pelatihan dan workshop. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektor terkait program-program pencegahan stunting yang menjadi tanggung jawab di masing-masing sektor dan program. 

Sementara untuk kasus stunting, yaitu bagi anak sudah didiagnosis stunting maka upaya pemerintah memberikan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis anak di RSUD Lombok Utara untuk mendapatkan diet PKMK (Pangan Kondisi Medis Khusus (PKMK). 

“Ada juga kami memberikan madu trigona untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak,” terangnya. 

Penanganan stunting ini luas karena penyebabnya banyak, tidak bisa fokus pada satu bidang. Penyebab stunting itu mulai dari konsumsi air bersih tidak bagus, perilaku hidup tidak teratur, pola asuh anak, kurang gizi pada ibu hamil dan balita, sanitasi yang kurang baik, kehamilan tidak sehat, pemberian ASI tidak ekslusif, kurangnya edukasi, pola makan tidak seimbang. 

“Makanya penanganan stunting itu ada dua, yaitu intervensi spesifik 30 persen khusus ditangani dinas kesehatan, dan intervensi sensitif 70 persen non kesehatan. Karena, yang kami tangani yaitu mencegah stunting baru dan menangani yang sudah didiagnosi stunting,” tutupnya.(*)